BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, HM Yani Helmi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bank Kalsel menjadi bank devisa.
“Sejak dua tahun lalu saya sudah mendukung Bank Kalsel agar bisa naik kelas menjadi bank devisa,” ujar Yani Helmi usai rapat bersama Badan Pendapatan se-Kalsel di Banjarmasin, Rabu (28/1).
Menurutnya, status sebagai bank devisa akan membuat cakupan bisnis Bank Kalsel menjadi lebih luas dan tidak hanya terbatas sebagai bank umum daerah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin operasional kepada Bank Kalsel sebagai bank devisa. Saat ini pihak bank tinggal merampungkan persiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi layanan tersebut.
“Pekan depan Komisi II berencana mengundang Bank Kalsel untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait kesiapan menjadi bank devisa,” jelas politisi yang akrab disapa Paman Yani itu.
Sebelumnya, Kepala OJK Kalimantan Selatan menyebut potensi transaksi perdagangan internasional di daerah ini cukup besar, dengan nilai mencapai sekitar Rp400 triliun. Potensi tersebut dinilai sangat strategis untuk mendukung pengembangan Bank Kalsel ke depan.
Perbedaan utama antara bank umum biasa dan bank devisa terletak pada izin operasional valuta asing. Bank devisa merupakan bank umum yang mendapat izin untuk melakukan transaksi mata uang asing serta mendukung kegiatan perdagangan internasional.
Sementara itu, bank umum non-devisa hanya beroperasi menggunakan mata uang rupiah dan terbatas pada transaksi dalam negeri.
Dengan status baru sebagai bank devisa, Bank Kalsel diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Adv
