BANJARMASIN – Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah terus memperkuat komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan gathering Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Jumat (30/1/2026).
Kegiatan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.
Acara tersebut dihadiri Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalsel yang juga Ketua BPKAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel Ahmad Fauzi Noor, serta perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota se-Kalsel.
Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalsel, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal.
“Bank Kalsel merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan melalui ETPD, implementasi KKI, serta pengembangan kanal pembayaran digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Edy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menegaskan dukungan penuh Pemprov Kalsel terhadap percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Bank Kalsel menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi pembayaran daerah harus terus diperkuat demi peningkatan kualitas layanan publik,” katanya.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, dalam pemaparannya menegaskan kesiapan Bank Kalsel mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan ekosistem pembayaran digital.
“Kolaborasi melalui implementasi KKI, optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan ETPD diharapkan mampu menjadi akselerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Yaumil serta perwakilan Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel Fajri, dengan moderator Rini Muliana.
Melalui forum ini, FKPPD berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel semakin kuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Adv
