Pelaihari — Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam (SDA) terbesar di Kalimantan Selatan. Hampir seluruh sektor berbasis alam tersedia di wilayah ini, mulai dari pertanian pangan, perkebunan, perikanan laut, hingga peternakan.
Data produksi tahun 2024 menunjukkan peran strategis Tanah Laut sebagai lumbung pangan daerah. Produksi padi tercatat mencapai sekitar 107.221 ton dari luas panen lebih dari 25 ribu hektare. Sementara itu, jagung diproduksi hingga sekitar 123.741 ton, dengan sentra utama di Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, dan Pelaihari.
Selain tanaman pangan, sektor hortikultura seperti cabai dan bawang merah terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, meski kontribusinya masih relatif kecil dibanding komoditas utama.
Di sektor perkebunan, kelapa sawit dan karet menjadi tulang punggung ekonomi berbasis lahan. Produksi sawit pada 2024 terealisasi mendekati 49 ribu ton, sedangkan karet mencapai lebih dari 13 ribu ton. Perkebunan rakyat masih mendominasi, dengan sebaran di sejumlah kecamatan daratan.
Potensi besar lainnya datang dari sektor perikanan dan kelautan. Dengan garis pantai yang menghadap langsung ke Laut Jawa, Tanah Laut memiliki basis perikanan tangkap laut yang cukup signifikan. Hasil laut menjadi sumber utama protein hewani masyarakat pesisir. Namun, hingga kini, pengembangan industri pengolahan hasil laut dan sistem rantai dingin masih terbatas.
Sementara itu, sektor peternakan, khususnya unggas, justru mencatat kinerja produksi paling stabil. Produksi daging ayam ras pada 2024 tercatat lebih dari 21 ribu ton, disusul ayam buras dan itik. Produksi daging sapi potong juga mencapai ratusan ton, menjadikan Tanah Laut sebagai salah satu daerah penyangga kebutuhan daging di Kalimantan Selatan.
Meski capaian produksi relatif tinggi, para pengamat menilai tantangan utama Tanah Laut bukan lagi pada ketersediaan SDA, melainkan pada pengelolaan dan nilai tambah ekonomi. Sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah, pengolahan, dan keuntungan lanjutan justru lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Ketergantungan petani dan nelayan pada fluktuasi harga, tengkulak, serta keterbatasan akses pasar masih menjadi persoalan klasik. Di sisi lain, perlindungan ruang produksi—seperti sawah produktif dan kawasan pesisir—dinilai belum sepenuhnya kuat akibat tekanan alih fungsi lahan dan tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Pemerintah daerah sendiri menempatkan Tanah Laut sebagai daerah strategis penyangga pangan dan ekonomi regional. Namun, sejumlah pihak mendorong agar kebijakan ke depan lebih fokus pada hilirisasi, penguatan koperasi dan BUMDes, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan produksi, pelabuhan perikanan, dan fasilitas penyimpanan dingin.
Tanah Laut memiliki modal alam yang lengkap. Tantangan berikutnya adalah memastikan kekayaan tersebut tidak berhenti sebagai angka produksi, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
tim/fadhil
