Jakarta — Bangsa Indonesia tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang kian mengkhawatirkan. Aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada pekan lalu tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga diwarnai kericuhan. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan menuntut sikap arif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers.
Kesadaran tersebut melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui Zoom, Selasa (2/9/2025). Rapat dihadiri Dewan Pembina SMSI Reda Mathovani—Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI—serta Dewan Pakar dan Dewan Penasehat SMSI.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa pers harus berperan aktif menghadirkan suara menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.
“Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif bagi pemerintah maupun masyarakat,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, rapat ini menjadi langkah awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar, sebelum SMSI menyusun pernyataan sikap secara nasional. Ia menekankan pentingnya media menjaga demokratisasi, tanpa terjebak arus konflik dan narasi provokatif.
Dewan Pakar SMSI, Prof. Henri Subiakto, mengingatkan agar media tetap berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. “Setelah kerusuhan terjadi dan berkembang jadi ancaman, pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang mendapat perhatian publik. Jangan sampai hilang karena isu demo,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat Prof. Taufiqurahman menilai gerakan massa harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi. Namun, ia menegaskan SMSI penting menyuarakan seruan stop kekerasan, stop provokasi, dan stop agitasi.
“SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif dan meneduhkan. Informasi yang disajikan media siber sebaiknya meredakan, bukan memperuncing perpecahan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025), yang diikuti pengurus daerah dari seluruh Indonesia. Dari forum itu, SMSI akan merumuskan pernyataan sikap resmi yang dijadwalkan disampaikan Jumat (5/9/2025).
Firdaus menambahkan, pernyataan tersebut diharapkan menjadi refleksi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat pers untuk menata kehidupan berbangsa yang lebih stabil, aman, dan demokratis.
“Dengan melibatkan banyak pihak, SMSI berharap pernyataan sikap nanti tidak sekadar respons sesaat, melainkan dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama demi menjaga keutuhan bangsa,” ujar Firdaus.
rel/ang/hms
