Ramalan memang bukan kebijakan publik. Tetapi dalam politik Indonesia, ramalan kerap menjadi cermin kegelisahan kolektif. Ketika seorang pengamat seperti Rocky Gerung kembali berbicara tentang potensi social unrest pada Februari 2026, yang patut dibaca bukan semata tanggalnya, melainkan pesan sosial di baliknya: ada akumulasi ketidakpuasan yang belum menemukan jalan keluar.
Rocky menyebut satu kata kunci sebagai penangkal: radical break. Sebuah istilah yang berulang kali ia lontarkan, bukan sekadar sebagai metafora filosofis, tetapi sebagai tuntutan politik—pemutusan yang tegas dari pola lama kekuasaan. Dalam tafsir Rocky, radical break bukan tambal sulam kabinet, melainkan pemisahan nyata dari bayang-bayang rezim sebelumnya, terutama dari jejaring kekuasaan yang dianggap oligarkis.
Presiden Prabowo memang telah melakukan reshuffle kabinet pada September 2025. Namun, sebagaimana dinilai Rocky, perombakan itu belum menyentuh akar. Yang berubah lebih banyak wajah, bukan arah. Sementara publik—yang bergulat dengan mahalnya harga pangan, lapangan kerja yang sempit, dan janji kesejahteraan yang terasa menjauh—menunggu sinyal kuat bahwa kekuasaan bekerja untuk mereka, bukan sekadar untuk menjaga keseimbangan elite.
Masalahnya, waktu tidak berpihak pada penundaan. Pemerintahan Prabowo memasuki tahun kedua, fase krusial di mana arah kepemimpinan seharusnya mulai terbaca. Dua tahun lagi Indonesia kembali masuk tahun politik. Jika dalam fase ini negara gagal menunjukkan perubahan yang terasa di dapur rakyat, maka politik akan didefinisikan oleh ekonomi—atau lebih tepatnya, oleh piring kosong.
Rocky menyebutnya dengan gamblang: potensi crossfire antara frustrasi elite dan kesulitan rakyat. Ketika elit sibuk mengelola transaksi masa lalu, masyarakat sipil—terutama kelompok paling rentan—menanggung dampaknya. Sejarah Indonesia berulang kali menunjukkan, ketidakstabilan bukan lahir dari pidato oposisi, melainkan dari perut yang lapar dan harapan yang mati perlahan.
Tentu, ramalan kerusuhan bukan takdir. Ia adalah peringatan. Pemerintah memiliki ruang untuk mencegahnya, bukan dengan meredam kritik atau menertibkan suara sumbang di media sosial, melainkan dengan keberanian politik. Radical break, jika sungguh dimaknai, berarti keberpihakan yang jelas: membatasi oligarki, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan kesejahteraan sebagai agenda utama, bukan jargon kampanye yang tertunda realisasinya.
Februari 2026 mungkin hanya angka dalam kalkulasi seorang pengamat. Namun kegelisahan sosial yang disuarakan adalah nyata. Jika negara gagal membaca tanda-tanda ini, maka yang meledak bukan ramalan, melainkan akumulasi kekecewaan yang selama ini dipendam.
Dan dalam politik, kemarahan yang terlalu lama diabaikan hampir selalu menemukan jalannya sendiri.
Fadhil
