Kritik Menggantung di Flyover: LPKPB Tuntut Akuntabilitas Rumah Dinas Wali Kota

Banjarmasin – Aksi simbolik digelar oleh Lembaga Pengawal Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LPKPB) Kota Banjarmasin pada Selasa siang (6/5/2025) dengan membentangkan spanduk besar di atas Flyover Km 4,5, sebagai bentuk protes terhadap proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin senilai Rp30 miliar lebih.

Spanduk bertuliskan “Audit dan Urut Tuntas!” serta kritik terhadap anggaran mewah itu menyita perhatian para pengendara yang melintas. Aksi ini disebut sebagai “alarm moral” atas kebijakan pembangunan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi nyata masyarakat, terutama saat kota tengah menghadapi darurat sampah dan kebijakan efisiensi anggaran.

Tak hanya Wali Kota terdahulu, Dinas PUPR dan seluruh jajarannya menjadi sasaran kritik. Chairil R, Ketua LPKPB, bersama para anggota menilai Kepala Dinas PUPR sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi itu.

“Kami butuh solusi soal sampah, bukan bangunan mewah,” tegas M. Rama Syarif, salah satu koordinator aksi. “Di mana hati nurani Kepala Dinas PUPR saat warga butuh infrastruktur dasar yang layak?”

LPKPB menuntut adanya klarifikasi terbuka dari Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait alokasi anggaran pembangunan rumah dinas tersebut. Mereka juga menyampaikan bahwa surat audiensi ke Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin akan dilayangkan dalam waktu dekat, guna mendorong audit independen atas proyek tersebut.

Aksi berlangsung damai dan tidak mengganggu arus lalu lintas. LPKPB menyatakan akan melanjutkan gelombang protes jika tidak ada respons dari pemerintah kota.

Nang