Pendataan Koperasi dan UMKM Dimulai 15 September- 14 Oktober 2023

Banjarbaru – Mulai tanggal 15 September hingga 14 Oktober 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan menerjunkan 1.534 petugas lapangan untuk mendata keberadaan koperasi dan UMKM yang ada di Kalsel.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (BPS Prov. Kalsel) Martin Wibisono pada Media Gathering dengan para wartawan, Kamis, (14/9/23) di aula BPS Banjarbaru, mengatakan mulai 15 September sampai 14 Oktober 2023.

BPS Prov. Kalsel akan melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM 2023) di delapan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Pendataan Lengkap ini dimaksudkan untuk memperoleh data Koperasi dan UMKM  yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.

“Dalam pelaksanaannya sebenarnya sudah dimulai pada 2022 lalu, ada sekitar 240 Kab/Kota seluruh Indonesia dan di Kalsel sudah dilakukan pendataan di lima Kab/Kota yang dikelola langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Namun pada tahun 2023 ini Kemenkop UKM menginginkan kita (BPS) yang menyelenggarakan pendataannya di lapangan,” kata Martin Wibisono.

BPS Kalsel akan menurunkan sebanyak 1.534 petugas lapangan, mendata secara door to door (dari rumah ke rumah). Mereka akan bergerak mendata lengkap usaha-usaha, pelaku usaha, karakteristik usaha, permodalan, keuangan, pemasaran, suplay dan tentunya penggunaan digitalisasi pembayaran keuangannya serta profil usahanya sampai ke beberapa aspek tersebut.

Kepala BPS Kalsel Martin Wibisono didampingi Fahri Ubaidillah saat memberikan keterangannya mengenai pendataan koperasi dan pelaku usaha di Kalsel oleh petugas BPS kepada para wartawan, (Foto/mzr)

Perbedaannya, kalau dibandingkan pada tahun 2022 cakupan usahanya adalah usahanya yang menetap. Sedangkan untuk di 2023 dilakukan pendataan, baik itu usaha yang menetap maupun usaha yang tidak menetap.

“Jadi cakupannya agak lebih luas karena yang tidak menetap juga kita data di lapangan,” ujar Martin Wibisono.

Bagi pelaku KUMKM yang mau didata ini memberikan kontribusi bagaimana membangun KUMKM menjadi penting. Karena bagian dari upaya khusus pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang nanti di 2024, salah satunya adalah tersedianya database KUMKM. Karena KUMKM secara umum di Indonesia kurang lebih mencapai 90 persen dari pelaku bisnis usaha.

Ketika pandemi kemarin mengganggu perekonomian Indonesia, tentunya langkah-langkah pemerintah untuk mengembalikan pemulihan ekonomi itu agak sulit ketika database KUMKMnya tidak tersedia dengan baik.

Baca Juga:

SMSI Pusat Dukung Komdigi Meregulasi Media Digital

“Sebenarnya ini berpulang kembali kepada para pelaku usahanya. Bagaimana nanti perbaikan ekonomi ke depan memerlukan interaksi antara pemerintah daerah dengan para usaha. Agak sulit kalau itu tidak terdata, termasuk berbagai fasilitas di dalam PEN itu permodalan dan macam-macam yang tanpa jaminan itu kan ada ya, nanti bisa dicek program-program PEN terkait dengan KUMKM. Sangat rugi para usaha KUMKM kalau tidak bersedia untuk didata, karena nanti akan menjadi basis data tunggal KUMKM di seluruh Indonesia,” jelas Martin Wibisono.

Adapun kriteria pada pendataan KUMKM adalah semua pelaku usaha, tidak ada perlakuan khusus, juga termasuk PKL.

“PKL akan kita data di rumahnya masing-masing, makanya kita door to door, tidak keliling di lapangan, ketemu berhentiin lalu didata, tidak seperti itu. Jadi tetap di mana mereka berdomisili, termasuk yang punya usaha tetap,” ungkap Martin Wibisono.

Tidak ada kriteria khusus, semua yang punya usaha akan didata termasuk pelaku-pelaku usaha yang e commerce online, bisa jadi rumah tangga tidak membuka warung, tidak membuka toko tetapi pada kenyataannya rumah tangga tersebut menjual, ternyata itu cukup banyak di Kalsel ini.

Pendataan dilakukan hanya satu bulan, karena memang BPS biasanya melakukan pendataan atau sensus itu satu bulan saja, kecuali Sensus Pertanian (SP) yang kemarin dua bulan karena mengcovernya cukup jauh.

Sedangkan perbedaan pada tahun 2022 dan 2023, pertama 2022 ada lima kabupaten dan di 2023 ada delapan kabupaten. Jadi lima kabupaten di 2022 itu antara lain, Kota Banjarmasin, Kab Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, HSS, sisanya di delapan kabupaten lainnya ada di 2023 yakni Kab. Barito Kuala, Tapin, HST, HSU, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru.

“Oleh karenanya untuk kelancaran pelaksanaan pendataan lengkap KUMKM ini kami mengharapkan dari masyarakat untuk dapat memberikan informasinya kepada petugas, nanti petugasnya juga membawa identitas, surat tugas, juga ada topi, id card yang bisa discan QR Codenya. Jadi ini yang bisa meyakinkan para pelaku KUMKM untuk tidak ragu-ragu dalam memberikan datanya,” pungkasnya.

ang