Kontroversi Mobil Dinas Mewah DPRD Banjar, Aspihani Ideris Angkat Bicara
MARTAPURA – Tokoh pencetus ide pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Aspihani Ideris kritik pedas pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai terlalu mewah dan tidak peka dengan kondisi rakyat saat ini,
Hal demikian disampaikannya saat keberadaan tokoh tersebut di Kedutaan Besar Malaysia via phone dengan awak media ini kemarin, Selasa (26/11/2024).
“Saya tidak melihat ada urgensinya menyediakan mobil dinas yang terkesan sangat mewah untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar Periode 2024 – 2029,” ucap Aspihani Ideris, Selasa (26/11/2024).
Menurut pengacara nasional asal Sungai Tabuk ini, seharusnya seorang wakil rakyat tersebut terlebih lagi pimpinan DPRD Kabupaten Banjar itu peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat atau rakyat saat ini. Masyarakat saat ini masih banyak yang hidup susah dengan himpitan persoalan ekonomi.
“Kan eksekutif tersebut mendapatkan gaji dari hasil setoran pajak masyarakat pemilihnya. Sangat tidak elok uang hasil pajak rakyat tersebut di gunakan untuk kepentingan mobilitas mewah seperti itu. Apalagi saat ini himpitan ekonomi yang memprihatinkan, sebaiknya gunakan hati nurani sebelum mengambil sikap,” harap Aspihani.
Direktur Eksekutif LEKEM Kalimantan ini pun sependapat dengan harapan mantan Ketua DPRD Banjar periode sebelumnya untuk tidak menggunakan mobil mewah bagi unsur pimpinan DPRD Banjar.
“Saya setuju dengan pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi yang meminta agar unsur pimpinan dari Partai Gerindra untuk tidak menggunakan mobil dinas mewah DPRD Banjar,” imbuh Aspihani Ideris yang juga diketahui menjabat Ketua Umum P3HI sebuah organisasi advokat skala nasional yang didirikan di Gambut Kalimantan Selatan ini.
Aspihani juga berharap, jangan sampai karena disediakannya pihak eksekutif mobil dinas mewah, sehingga membuat pihak legislatif tidak lagi kritis dalam mengawasi eksekutif serta memperjuangkan kepentingan masyarakat yang di wakilinya.
“Kita berharap jangan sampai itu terjadi dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar. Mereka sebagai pejabat publik wajar jika menjadi bahan kritikan masyarakat, jika tidak masyakarat, mereka tidak bakalan dapat duduk di kursi legislatif. Iya kan?” pungkas Aspihani Ideris seraya bertanya dan mengakhiri bicaranya.
Hasil pemantauan awak media ini, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar menerima 4 unit mobil dinas Hyundai Palisade yang harganya diatas satu miliar rupiah.
Baca Juga:
Satu unit Hyundai merk Palisade tipe Signature XRT khusus untuk Ketua DPRD Banjar, H Agus Maulana.
Adapun tiga unit lainnya tipe Signature untuk para wakil dewan, yaitu Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, dan KH Ali Murtado.
Konfirmasi sejumlah awak media, Manajer Hyundai Banjarmasin, Hans Coky mengatakan, harga Palisade tipe Signature XRT Rp. 1.074.000.000, adapun yang non XRT Rp. 1.039.000.000. (***)
Artikel Terkait
