FGD Seri VIII; Mendengar Suara dari Banjar
Bumi Borneo Rindukan Keadilan GDP
Setelah membahas masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada focus group discussion (FGD) seri VII, Sabtu sore, 12 Agustus pekan lalu, siang tadi (Jumat, 18 Agustus 2023) Kaukus Timur kembali menggelar kegiatan sejenis dan masih bermain di Bumi Borneo. Kali ini Kaukus mencoba menggali problematika kenegaraan di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Tiga pembicara disiapkan untuk FGD seri VIII tersebut. Mereka adalah Ir H Pangeran Khairul Saleh yang tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan juga Wakil Ketua Komisi III, Gusti Farid Hasan Aman dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI Kalimantan Selatan, serta Prof Dr Ahmad Alim Bachri, SE, MSi sebagai rektor Universitas Lambung Mangkurat (UNM).
Sayang sekali, dua pembicara pertama gagal bergabung hingga FGD berakhir pukul 15.00 Wita. Keduanya sempat mengonfirmasi akan segera bergabung begitu tiba di tempat, namun higga FGD diakhiri, mereka yang terkonfirmasi dalam perjalanan kedinasan, belum juga bergabung.
Terlepas dari gagalnya bergabung kedua politikus tersebut, Rektor Unlam tampil cukup menyengat. Lelaki asal Duri Kabupaten Enrekang itu dengan lantang menyoroti kebijakan negara terkait bagi hasil daerah dan pusat, yang amat sangat merugikan Tanah Borneo. Sebagai contoh, alumni Fakultas Ekonomi Unhas yang juga ketua Ikatan Alumni Unhas di Kalsel tersebut, mengungkapkan bahwa hampir semua kebutuhan bahan bakar utama industri di Indonesia, bersumber dari region Kalimantan. Baik itu pabrik-pabrik smelter di Sulawesi maupun mesin-mesin pembangkit listrik yang dikelola negara.
“Boleh dibilang Kalimantan adalah yang menerangi negara ini. Belum lagi sumber energi dari kelapa sawit, di mana Kalimantan termasuk penyumbang kebun sawit terbesar di Indonesia,” ungkapnya.
Ironisnya, papar Ahmad Alim Bachri yang baru sembilan bulan menjabat rektor Unlam, manfaat balikan untuk kawasan Kalimantan terbilang amat minim. Untuk pelibatan tokoh Borneo di pusat pemerintahan, misalnya, khusus dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, hampir tidak pernah dilirik.
“Kecuali di periode kedua ini, ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Drs Alue Dohong, MSc, PhD, red),” papar ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Kalsel ini.
Realitas itu jelas amat memiriskan. Sebab pemerintahan sebelumnya, mulai dari zaman Soekarno sekalipun dilanjutkan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tokoh asal Kalimantan selalu dilibatkan dalam pemerintahan. Sebutlah Saadillah Moorsjid, Syamsul Muarif (Menteri Komunikasi dan Informasi), Gusti Muh Hatta (Menteri Lingkungan Hidup) atau nama lainnya seperti Taufiq Effendi (MenPAN-RB, red).
“Padahal kontribusi wilayah Kalimantan terhadap kepentingan pembangunan nasional itu luar biasa. Wajar jika ada harapan, aspirasi atau keinginan agar pemerintah pusat memberikan perhatian dan prioritas pada regional Kalimantan,” ucapnya.
Baca Juga:
Memang, imbuh Ahmad Alim Bachri, saat ini Presiden Jokowi telalh membangun IKN di wilayah Kalimantan, tepatnya Kalimantsan Timur. “Tapi (IKN) itu kan bukan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa suatu wilayah memiliki sebuah kemajuan yang besar. Ada indikator lain seperti indeks pembangunan manusia gini ratio, income per kapita, sisi angka pengangguran dan angka kemiskininan,” ujarnya.
Gini ratio sendiri adalah gambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 – 1. Semakin mendekati angka 0 maka semakin bagus. Begitu sebaliknya, semakin mendekati angka 1 maka semakin nyata dan sempurnalah ketimpangan di suatu wilayah.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik yang diintip melalui laman resmi BPS (bps.go.id, red) terungkap bahwa hingga Maret 2023, gini ratio untuk wilayah Kalimantan hampir merata di angka 0,3. Kecuali Kalimantan Utara yang ada di angka 0,274. Selebihnya, Kalimantan Barat 0,348, Kalimantan Tengah 0,335, Kalimantan Selatan 0,345, dan Kalimantan Timur 0,328.
Kembali ke fakta terkini di Kalimantan, khususnya Kalsel, menurut Ahmad Alim Bachri lagi, angka pengangguran dan kemiskinan relatif mampu teratasi. Namun jika dibandingkan kondisi saat ini dengan kontribusi dari perut dan permukaan Tanah Banjar, seharusnya Kalsel jauh lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Hal itu, kata dia, dipicu oleh kebijakan negara yang salah kelola.
Untung, kata dia, masyarakat Banjar termasuk tipe orang sabar dan juga religius. Sehingga, sejauh ini wilayah Kalsel tergolong sangat kondusif dan stabilitas keamanan terjaga dengan baik. “Akan tetapi, justru yang dikhawatirkan adalah jangan sampai orang kehabisan kesabaran. Karena kesabaran itu ada batasnya. Jangan karena sabar maka tidak mendapat perhatian,” Ahmad Alim Bachri mengingatkan.
Peringatan dari rektor Unlam itu patut mendapat perhatian ekstra pemerintah pusat. Sebab sejauh ini, kebijakan negara kerap tidak tepat sasaran. Dalam pengelolaan batu bara, misalnya, ada semacam pembiaran dari pemerintah terkait dengan pengangkutan dan bongkar muat batu bara.
“Kalimantan itu pengekspor batu bara, namun pelabuhan batu Baranya sekarang di mana di Kalimantan? Pengangkutannya itu melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, kemudian diterima oleh kapal besar di tengah laut. Jadinya, pemeritah daerah kehilangan sumber pendapatan,” jelasnya.
Idealnya, kata dia, pememrintah pusat menyiapkan regulasi dan anggaran pembangunan pelabuhan untuk ditempati mengangkut alias bongkar muat batu bara sebelum di ekspor. “Akan berbeda kalau ada pelabuhan eskpor batu bara sendiri. Sekitar kawasan itu akan berkembang pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Itu yang disebut capital overhead,” jelasnya.
Hal lain yang juga menjadi sorotan tajam rektor Unlam adalah kebijakan pembangunan infrastruktur di regional Kalimantan yang terbilang kalah jauh dengan di wilayah barat, khususnya Jawa. Saking gemasnya, dia mengistilahkan dengan Jawa dan Sumatera adalah dua hari lalu. Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia lainnya adalah hari ini dan besok. Sebuah penggambaran yang amat satire.
Sebagai contoh, Ahmad Alim Bachri tunjuk hidung. Sejauh ini nyaris tidak ada penerbangan langsung dari provinsi yang sat uke provinsi lainnya meski itu sesama wilayah Kalimantan.
“Orang Kalimantan Selatan itu kalau mau ke Kalimantan Barat, harus lewat Jakarta. Kebijakan itu menjadi high cost economy bagi daerah,” ujarnya.
Baca Juga:
Bagaimana jika antarwilayah se Kalimantan terkoneksi melalui kebijakan kereta api lintas Kalimantan? Dengan lugas, dia menyebut bahwa menghadirkan sarana transportasi massal kereta api di Kalimantan bagaikan menggantang asap. “Ini adalah janji-janji manis yang selalu diberikan di masa lalu. Nyatanya sampai saat ini, tak satupun gerbong kereta api pernah ada,” ucapnya lagi.
Hal lain yang juga menjadi pusat perhatian rektor Unlam ini adalah pembangunan infrastruktur pendidikan. Menurut dia, sejauh ini putra-putri Borneo kerap terpinggirkan di daerahnya sendiri. Dalam penerimaan mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi yang ada di Kalimantan, untuk program studi unggulan, seperti Kedokteran, umumnya didominasi oleh alumni SLTA dari luar wilayah.
“Kita di Lambung Mangkurat misalnya, Fakultas Kedokteran melalui jalur prestasi yang bisa diisi putra-putri Kalimantan Selatan itu hanya 20 persen. Sisanya dari provinsi lain yang memiliki kualifikasi prestasi SLTA lebih bagus,” ungkap rektor Ahmad.
Kenyataan itu, kata dia, bisa diatasi seandainya saja anggaran Pendidikan yang mengucur ke Kalimantan seimbang dengan kontribusi sumber daya alam yang diberikan ke negara. “Seandainya Gross Domestic Product (GDP) nasional dikembalikan 50 persen ke Kalimantan, maka kampus-kampus/ perguruan tinggi yang ada di Bumi Borneo akan sama megahnya dan sama majunya dalam hal kualitas dengan kampus-kampus yang ada di kawasan Barat Indonesia,” ujarnya.
Intinya, kata dia, harus ada perubahan regulasi yang betul-betul memperhatikan GDP suatu wilayah dengan dana bagi hasil yang diberikan negara melalui pemerintah pusat. “Kan tidak adil rasanya, daerah penghasil mendapat bagi hasil sama dengan daerah lain yang tidak berkontribusi apa-apa. Kalau konsep keadilan, yang punya kebun itu harus mendapatkan bagian yang lebih besar dari tetangganya yang nonton-nonton saja,” tandas Ahmad Alim Bachri.
Sebelumnya, di awal FGD Presidium Kaukus Timur Indonesia, Uslimin menyampaikan bahwa lembaga yang digagas para jurnalis dan akademisi yang dipimpinnya dan disebarluaskan melalui kanal youtube dan program Upi Show serta dipandu host jurnalis senior Upi Asmaradana, merupakan gerakan intelektual dan gerakan moral. Fokus perjuangannya adalah menjaga keseimbangan politik dan keadilan kawasan. Suatu hal yang dalam beberapa waktu terakhir, agak terabaikan.
Dari tujuh seri FGD Kaukus sebelumnya, dimulai dari Makassar, lanjut ke Papua, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), ungkap Uslimin yang akrab disapa Usle, berbagai problem kebangsaan mencuat ke permukaan. Yaitu, diskriminasi masih sangat kental di Papua, sementara Maluku Utara masih berselimut janji manis, dan Maluku terperlakukan bagai kekasih gelap yang hanya diingat dan didatangi kala dibutuhkan.
Di pihak lain, NTT masih terjebak dalam politik primordial dan ego sektoral antar-pemda provinsi dan kabupaten/kota. Atau NTB yang bagaikan kura-kura emas; mendapat banyak kucuran dan asupan anggaran serta megaproyek nasional bahkan internasional, namun tak juga mampu keluar dari kungkung kemiskinan serta angka stunting yang jauh di atas rerata nasional. Sementara pada seri VII sekaligus seri pembuka untuk wilayah Borneo, mengupas pro kontra dan masa depan IKN pasca Jokowi. (*)
Artikel Terkait
