“Siapa saja yang menikmati itu harus diseret ke pengadilan dengan TPPU-nya,” ujar Yenti Garnasih kepada awak media seperti dikutip VIVA Tangerang, Sabtu (15/11/2025).
“Kita selalu mengatakan ‘wah ini sulit karena di belakang ini pejabat, di belakang ini pembesar, di belakgn ini partai kuat’, enggak boleh gitu. Semakin dia pejabat, semakin dia penegak hukum, hukum harusnya semakin kuat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dalam prinsip hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak boleh ada pengecualian, termasuk bagi pejabat atau pihak yang memiliki jabatan.
“Undang-undang mengatakan semua orang sama di depan hukum. Jadi selain sama di depan hukum, justru kalau orang-orang itu bukan rakyat biasa, tapi punya jabatan, sama itu masih ditambah, diperberat,” tuturnya. “Jadi kita semangati penegak hukum, kalau dia masih punya nurani profesional dan punya integritas, semakin itu pejabat, itu kita harus semakin lebih kuat,” tambahnya.
“Kalau kita enggak bisa, enggak punya kewenangan, tidak punya center of data. Tapi, kalau PPATK kan punya. Jadi sekarang sebetulnya tinggal mau apa tidak,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum, Kominfo, hingga PPATK harus menunjukkan sikap tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat.
“Tinggal negara ini melalui penegak hukumnya, Komdigi, termasuk juga PPATK, melindungi bandar dan beking apa tidak. Tidak peduli itu mau pejabat mau apa. Semakin pejabat, harus semakin kencang hukum pidana itu,” pungkasnya.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
