Banjarmasin, 25 November 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan kembali mempublikasikan kinerja Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) melalui kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan D.I. Panjaitan No.24, Banjarmasin Tengah.
Kegiatan ALCo rutin diselenggarakan setiap bulan dengan tujuan menyampaikan transparansi kinerja fiskal dan perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan. Acara dihadiri oleh Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, pakar lokal (local expert), serta perwakilan media di Kota Banjarmasin.
Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan
Perekonomian Kalsel hingga Oktober 2025 menunjukkan dinamika yang menarik. Neraca perdagangan tercatat surplus US$775,67 juta, meski turun 29,67% dibanding bulan sebelumnya. Ekspor mencapai US$877,65 juta (turun 31% yoy), sedangkan impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% yoy).
Tingkat inflasi di Kalsel Oktober 2025 tercatat 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,42, lebih tinggi dibanding inflasi nasional 2,86%. Inflasi bulanan (mtm) sebesar 0,36% dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam, sementara beberapa komoditas pangan seperti cabai dan terong justru menahan laju inflasi.
Kinerja Fiskal APBN
Realisasi belanja negara di Kalsel hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu), mengalami kontraksi tipis 1,14% yoy akibat penurunan Belanja Pemerintah Pusat (10,14% yoy) dan pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang melambat menjadi 1,47% yoy. TKD tetap mendominasi dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun) dari total belanja.
Sementara itu, APBD regional Kalsel mencatat surplus Rp9,27 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp16,39 triliun. Pendapatan daerah mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meski turun 6,01% yoy. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif 1,09% yoy, didorong hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pajak daerah.
Realisasi belanja daerah sebesar Rp26,77 triliun (52,61% dari pagu) mengalami kontraksi 9,36% yoy, terutama pada belanja modal yang turun 28,67% yoy, menandakan perlunya percepatan pelaksanaan proyek fisik di sisa tahun anggaran.
Penerimaan Pajak Kalsel
Kepala Kanwil DJP Kalselteng yang diwakili Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Sugiyarto, melaporkan penerimaan pajak wilayah Kalsel Rp9,08 triliun (44,57% dari target), menurun 32,49% yoy. Rinciannya:
-
PPh Non Migas: Rp5,85 triliun (-16,27%)
-
PBB: Rp296,23 miliar (-41,61%) karena jatuh tempo pembayaran mendekati akhir tahun
-
PPN: Rp2,28 triliun (-61,59%) akibat peningkatan restitusi
-
Pajak Lainnya: Rp645,21 miliar, tumbuh luar biasa 12.522,84%
Penurunan penerimaan dipengaruhi tren negatif harga dan produksi batubara, serta restitusi yang meningkat.
Sugiyarto juga mengingatkan masyarakat hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP, terutama tautan palsu aplikasi Coretax DJP. Ia menegaskan, tidak ada aplikasi Coretax DJP resmi yang dapat diunduh, dan akses resmi hanya melalui situs coretaxdjp.pajak.go.id.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengunduh tautan yang tidak resmi dan melaporkan segera jika menerima pesan mencurigakan,” pungkas Sugiyarto.
Rel
