BANJARMASIN – Perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan ekonomi nasional yang tumbuh 5,29 persen pada periode yang sama.
Capaian itu terungkap dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (24/9/2026).
Mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan”, kegiatan tersebut dihadiri Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, serta media.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan CORE Indonesia turut hadir untuk memberikan perspektif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syarifuddin, dalam keynote speech menyampaikan bahwa LPP dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemprov Kalsel memberikan perhatian pada tiga agenda utama, yakni menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta meningkatkan kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto H. W., mengatakan LPP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen asesmen ekonomi berkala, tetapi juga menjadi instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah sekaligus mendukung perumusan kebijakan.
Meski mencatat pertumbuhan positif, perekonomian Kalsel masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satunya adalah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, terutama batu bara.
Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah relatif rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Di sisi lain, pengembangan hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan dari aspek teknis dan keekonomian.
Tantangan lainnya datang dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang berpotensi memengaruhi ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih beragam.
Diversifikasi ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
Dari sisi pembiayaan, belanja daerah juga didorong agar semakin produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara kebutuhan pembangunan yang lebih besar dapat diperkuat melalui investasi swasta dan skema kemitraan.
Kemudahan serta percepatan proses perizinan juga dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Melalui diseminasi LPP tersebut, BI bersama Pemprov Kalsel dan para pemangku kepentingan memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi serta prospek perekonomian daerah.
Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan LPP dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dunia usaha dan perbankan turut diharapkan aktif menyampaikan berbagai tantangan di lapangan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan.
Ke depan, sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil diharapkan semakin kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperluas sumber pertumbuhan Kalsel. Diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan kualitas belanja daerah menjadi bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Editor: ang
