Home Berita Ketum DPP P3HI Minta Anggota yang Pindah ke Organisasi Lain Bikin Surat Pengunduran Diri

Ketum DPP P3HI Minta Anggota yang Pindah ke Organisasi Lain Bikin Surat Pengunduran Diri

6 min read
0
0
74

Pindah Organisasi

BANJARMASIN – Keluarnya beberapa advokat lahir dari rahim Organisasi DPP Advokat Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Hasan Basri No. 2 RT. 23 Banjarmasin Kalsel membuat semangat sejumlah petinggi DPN P3HI makin tertantang membesarkan organisasi profesi hukum yang didirikan tokoh muda Kalimantan. 

Ketua Umum DPP P3HI Aspihani Ideris mengatakan, pindahnya beberapa advokat yang lahir dari P3HI membuat orang nomor satu di organisasi advokat tersebut bersemangat untuk membesarkan satu-satunya organisasi yang dilahirkan di Kalimantan.

“Mereka pindah dan diterima oleh organisasi advokat lain, Alhamdulillah, berarti P3HI ini secara tidak langsung di akui oleh organisasi lain yang lebih senior. Pindahnya kawan-kawan itu hal yang biasa,” ucap tokoh pergerakan Kalimantan, Sabtu (19/10/2019).

Kata dosen Uniska ini, tiap orang berprofesi sebagai advokat bebas menentukan wadah organisasi tempat mereka berlindung. “Bagi yang tidak betah berlindung di P3HI, guna menghormati kode etik advokat, silakan saudara-saudara membuat surat pernyataan pengunduran diri, karena P3HI merupakan organisasi profesi dan dilindungi oleh UU Advokat No. 18 Tahun 2003,” tuturnya.

Aspihani mengatakan, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan dasar berdirinya organisasi advokat dan pasal 28 ayat 1 menjelaskan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.

Dijelaskannya, kenapa pihaknya mendirikan Organisasi advokat di Kalimantan Selatan, bahwa Organisasi Advokat memiliki fungsi diantanya dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), menyelenggarakan Ujian Profisi Advokat (UPA), mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, Menyusun Kode Etik memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat dan bagian dari Penegak Hukum yang diakui oleh Undang-Undang.

Didampingi petinggi DPN P3HI lainnya seperti Ya Muhamad Muhajir, Najib Ali dan rekan-rekan lainnya, Aspihani menegaskan, Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Bab X Organisasi Advokat berbunyi, Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat.

”Saudara-saudaraku yang keluar dari P3HI dan diterima oleh organisasi advokat lain, maka dijamin masih bisa ber acara di pengadilan. Selama kalian memiki Kartu Tanda Advokat KTA dari Organisasi Advokat (OA) yang terdaftar di Kemenkumham-RI dan Berita Acara Sumpah (BAS) dari Pengadilan Tinggi,” katanya seraya menutup pembicaraannya.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP P3HI Wijiono mengucapkan selamat kepada eks rekan sejawatnya diterima sebagai anggota dan pengurus di berbagai Organisasi Advokat lain yang ada di Indonesia.

“Informasi yang bisa kami percaya mengatakan, Alhamdulillah ada beberapa anggota dan pengurus P3HI saat ini yang pindah ke OA seperti IKADIN, KAI, PAI, PERADIN, PERADI, PERMADIN, dan IPHI. Mereka pindah ke OA lain tidak menjadikan risau, namun menambah semangat kami dalam memajukan dan membesarkan OA P3HI seluruh Indonesia,” tuturnya.

Wijiono berkata, Minggu (20/10) pihaknya akan menggelar rapat pleno di kantor Pusat DPN P3HI di Banjarmasin, “Dalam pleno besok banyak hal yang akan kami bicarakan, diantaranya berkaitan masalah keluarnya beberapa anggota dan pengurus P3HI, masalah PKPA, UPA dan pelantikan advokat serta sumpah advokat yang akan dilaksanakan serentak dibulan September-Desember 2019 setidaknya 15 DPD yang terbentuk di wilayah Indonesia.

Menurut Wijiono, apa yg terjadi saat ini adalah tidak terlepas ketentuan UU Advokat dan kondisi multibar organisasi advokat yang jumlahnya sudah mencapai 20 organisasi advokat di seluruh indonesia, sehingga fungsi pengawasan secara nasional tidak dapat berjalan.

“Saya katakan dengan jujur, keluarnya sejumlah anggota P3HI ini membuat kami prihatin, namun atas kejadian ini disisi lain kami bersyukur kerena secara de facto dan de jure BAS P3HI dan alumni P3HI diakui serta diterima oleh organisasi lain dengan demikian hal tersebut menepis telak terkait legal standing P3HI,” papar mas Wiji panggilan akrabnya.

Wiji berpesan, kepada eks rekan-rekan P3HI yang sudah memiliki kartu keanggotaan di organisasi advokat lain, ia berharap semuanya tetaplah bersaudara, dan tidak putus hubungan secara profesional lagi patut, dan tentunya jangan sampai saling menjelekkan serta saling menghargai untuk kemajuan bersama.

rel/lah

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Anggota Polda Kalsel Bangun Mess Selayar “Sapo to Ha’le” di Banjarmasin

Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Bripka Putra Andika Pratama SH MM …