Home Berita Perempuan Kalsel Diharapkan Dukung Akademisi Zuriat Arsyad Al Banjari Dr Hj Rosiyati MH Thamrin jadi Anggota DPR RI

Perempuan Kalsel Diharapkan Dukung Akademisi Zuriat Arsyad Al Banjari Dr Hj Rosiyati MH Thamrin jadi Anggota DPR RI

3 min read
0
0
10

Banjarmasin- Perempuan diharapkan bisa menajdi agen pembangunan untuk mengangkat masyarakat Indonesia yang kelas ekonomi dan sosialnya masih di bawah, yakni sekitar 100 juta jiwa, terdiri dari 70 juta kelompok rentan miskin, dan 30 juta sangat miskin. Terutama masyarakat, khusus perempuan di daerah, yang masih tertinggal karena  menghadapi hambatan sosio kultur masyarakat.

Hal ini dikatakan HM Sarifah Ideris pengamat sosial di Banjarmasin mengatakan, secara kuantitas jumlah perempuan cukup besar yakni 127 juta lebih dari total 259 juta penduduk Indonesia.  Namun, dari sisi kualitas hidup perempuan masih jauh tertinggal di hampir semua aspek kehidupan. Di bidang pendidikan misalnya, jumlah perempuan buta aksara masih sangat tinggi yaitu 6,3 juta  orang (70%) dari total buta aksara di Indonesia sebanyak 9,7 juta.

“Untuk itu kami menghimbau kepada warga banua, bisa memilih caleg perempuan untuk bisa menjadi anggota DPR baik pusat dan daerah. Hal ini penting persoalan yang mendera kaum perempuan bisa diperjuangkan di lembaga legislatif. Contohnya di Kalsel ada zuriat Arsyad Al Banjari yang juga seorang akademisi Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM caleg DPR RI Kalsel 1 dari PDIP harus diberi peluang dan dipilih oleh perempuan dan warga banua,” katanya Senin (8/3/2019).

Kata Sarifah, saat ini problem perempuan masih banyak dan memerlukan peran perempuan untuk diperjuangkan. Misalnya, di bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih tinggi, dan tertinggi di Asia  Tenggara, yaitu 228/100.000 kelahiran hidup.  Keterbatasan akses ke unit pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Di bidang ekonomi, dari 49 juta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) ditemukan 60-80% di antaranya adalah perempuan. Meskipun secara kuantitas banyak perempuan yang menjadi pelaku UKM, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usahanya.

“Terutama dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan, seperti bank. Hal ini disebabkan perempuan sering tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan,” katanya.

Di bidang politik, representasi perempuan di lembaga politik formal belum optimal. Meskipun telah ada pengaturannya di dalam parlemen melalui UU Pemilu, tetapi keterwakilan 30% tidak tercapai. Hasil Pemilu 2004 hanya 12%, dan 2009 adalah 16%. dan 2014 hanya 18 persen lebih.  Hal ini menunjukkan perempuan baik dalam menentukan kebijakan politik dan kehadirannya dalam politik belum terwakili secara signifikan. rel/nbk

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Polsek Jorong Bersama TNI Laksanakan Razia Yustisi Protokol Kesekatan

Guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif Anggota Po…