Home Berita Parpol Harus Membantu Biaya Caleg Perempuan agar Bisa Lolos ke DPR RI

Parpol Harus Membantu Biaya Caleg Perempuan agar Bisa Lolos ke DPR RI

6 min read
0
0
127

Banjarmasin- Caleg perempuan di Kalsel harus ada di parlemen khususnya di level nasional anggota DPR RI, untuk itu warga banua meski mendukung penuh 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019 di DPR RI. Tidak hanya memenuhi kuota,  perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) juga harus dibekali dana oleh partai politik (parpol).

Seperti halnya di sejumlah negara, perempuan tidak hanya dipersiapkan untuk memenuhi kuota sesuai peraturan, tetapi juga dibekali dana politik sekitar US$ 250.000 atau setara dengan Rp3,3 miliar– nilai kurs 13 ribu untuk keperluan seperti mencetak atribut, dan lainnya.  Di Indonesia sebetulnya hal ini juga bisa diterapkan oleh semua parpol yang memang peduli keterwakilan perempaun.

“Perempuan perlu didukung, dan di Indonesia bisa menerapkan pemberian dana ini. Sebetulnya mudah, tetapi tergantung parpolnya. Parpol harus membantu mendanai caleg perempuan, seperti halnya caleg dari akademisi misalnya, Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM merupakan kader akademisi pejuang yang ditunjuk bersama 12 akademisi yang mendukung PDIP,” kata Dra Hj Ida Yusiansari MSi dari Kaukus Perempuan Borneo, Senin (8/3/2019)

Kata dosen psikologi ini, dirinya menyatakan siap mendukung 30% keterwakilan perempuan dengan affirmatif action. Jika diskor,  7 point untuk laki-laki, dan 6 bagi perempuan, maka perempuan adalah yang nomor 1.  Menurutnya, perempuan Indonesia memiliki potensi besar, dengan sejumlah tokoh yang handal untuk menduduki posisi strategis.

Hanya saja, persoalannya saat ini pada daerah tertentu, karena pengaruh kultur dalam masyarakat yang masih mendominasi, penetrasinya masih rendah.  Untuk itu, Ida mengimbau untuk membuka pola pikir masyarakat, tanpa harus  menimbulkan benturan.

Ida menambahkan, keterwakilan perempuan tidak hanya untuk memenuhi amanat UU Pemilu, melainkan yang terpenting adalah kehadirannya harus ada di setiap posisi strategis, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan sangat strategis untuk mencapai sejumlah indikator pembangunan, seperti Millenium Development Goals (MDGs).

“MDGs akan sukses manakala partisipasi kaum perempuan ada di situ, bukan sebagai tujuan pencapaian, tetapi adalah pelaku di dalam menyukseskan program ini,” katanya.

Diharapkan ada perempuan Kalsel bisa menjadi agen pembangunan untuk mengangkat masyarakat Indonesia yang kelas ekonomi dan sosialnya masih di bawah, yakni sekitar 100 juta jiwa, terdiri dari 70 juta kelompok rentan miskin, dan 30 juta sangat miskin. Terutama masyarakat, khusus perempuan di daerah, yang masih tertinggal karena  menghadapi hambatan sosio kultur masyarakat.

Sementara pengamat gender Kalsel HM Sarifah Ideris mengatakan, secara kuantitas jumlah perempuan cukup besar yakni 127 juta lebih dari total 259 juta penduduk Indonesia.  Namun, dari sisi kualitas hidup perempuan masih jauh tertinggal di hampir semua aspek kehidupan. Di bidang pendidikan misalnya, jumlah perempuan buta aksara masih sangat tinggi yaitu 6,3 juta  orang (70%) dari total buta aksara di Indonesia sebanyak 9,7 juta.

Sedangkan buta aksara pada laki-laki hanya 3,4 juta orang.   Di bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih tinggi, dan tertinggi di Asia  Tenggara, yaitu 228/100.000 kelahiran hidup.  Keterbatasan akses ke unit pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Di bidang ekonomi, dari 49 juta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) ditemukan 60-80% di antaranya adalah perempuan. Meskipun secara kuantitas banyak perempuan yang menjadi pelaku UKM, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usahanya.

“Terutama dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan, seperti bank. Hal ini disebabkan perempuan sering tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan,” katanya.

Di bidang politik, representasi perempuan di lembaga politik formal belum optimal. Meskipun telah ada pengaturannya di dalam parlemen melalui UU Pemilu, tetapi keterwakilan 30% tidak tercapai. Hasil Pemilu 2004 hanya 12%, dan 2009 adalah 16%. dan 2014 hanya 18 persen lebih.  Hal ini menunjukkan perempuan baik dalam menentukan kebijakan politik dan kehadirannya dalam politik belum terwakili secara signifikan. rel/nbk

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Check Also

Jelang Bhayangkara Mural Festival 2021, Polda Kalsel Gencar Sampaikan Sosialisasi

Banjarmasin – Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar festival atau lomba seni m…