Home Berita Gaji 44 PNS Koruptor di Kalsel Dihentikan

Gaji 44 PNS Koruptor di Kalsel Dihentikan

5 min read
0
0
30

Sebanyak 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji. Dari jumlah itu, sebanyak 44 orang dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Artinya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu diberhentikan secepatnya.

Ya, 2.357 PNS koruptor itu akan dipecat dan tak diberikan gajinya lagi. Sebanyak 44 orang di antaranya dari Kalsel.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil ( PNS) yang berstatus koruptor.

Berikut detailnya yang dilansir dari Kompas.com, yang dibuat tak berdasarkan peringkat melainkan wilayah:

1. Provinsi Aceh, total: 89 orang
– Pemerintahan Provinsi: 13 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang

2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang
– Pemerintahan Provinsi: 33 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang

3. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang
– Pemerintahan Provinsi: 12 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang

4. Provinsi Riau, total: 190 orang
– Pemerintahan Provinsi: 10 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang

5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang
– Pemerintahan Provinsi: 4 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang

6. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang
– Pemerintahan Provinsi: 2 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang

7. Provinsi Jambi, total 44 orang
– Pemerintahan Provinsi: 15 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang

8. Provinsi Bengkulu, total 20 orang
– Pemerintahan Provinsi: 1 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang

9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang
– Pemerintahan Provinsi: 6 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang

10. Provinsi Lampung, total 97 orang
– Pemerintahan Provinsi: 26 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang

11. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang
– Pemerintahan Provinsi: 4 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang

12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang
– Pemerintahan Provinsi: 5 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang
– Pemerintahan Provinsi: 10 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang

14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang
– Pemerintahan Provinsi: 12 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang

15. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang

16. Provinsi Banten, total 70
– Pemerintahan Provinsi: 17 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang

17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang
– Pemerintahan Provinsi: 52 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0

18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang
– Pemerintahan Provinsi: 24 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang

19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang
– Pemerintahan Provinsi: 1 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang

20. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang
– Pemerintahan Provinsi: 3 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang

22. Provinsi Bali, total 37 orang
– Pemerintahan Provinsi: 5 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang

23. Provinsi NTB, total 72 orang
– Pemerintahan Provinsi: 7 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang

24. Provinsi NTT, total 183 orang
– Pemerintahan Provinsi: 5 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang

25. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang
– Pemerintahan Provinsi: 1 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29

26. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang

28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang
– Pemerintahan Provinsi: 12 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44

29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang
– Pemerintahan Provinsi: 8 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang
– Pemerintahan Provinsi: 6 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang

31. Provinsi Maluku, total 9 orang
– Pemerintahan Provinsi: 0
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang

32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang
– Pemerintahan Provinsi: 20 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45

33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang
– Pemerintahan Provinsi: 18 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41

34. Provinsi Papua, total 146 orang
– Pemerintahan Provinsi: 10 orang
– Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang

Untuk semantara, total: 2.259 orang PNS Koruptor.

Artikel sebagian disadur dari Kompas.com yang berjudul: Data BKN, Ada 2.357 Koruptor yang Masih Berstatus PNS. 

rel/kompas

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Wakapolda Kalsel Cek Persiapan Pengamanan Pilkada 2020 di Kotabaru

Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si. melanjutkan rangkaian K…