Home Berita Politik Media Sosial dan Produksi Kebencian

Politik Media Sosial dan Produksi Kebencian

16 min read
0
0
4,307


Oleh: HM. Suriani Shiddiq*

*Ketua Umum Sekretariat Nasional Jaringan Intelektual Muda Kalimantan

Media Sosial (social media) bukan sesuatu yang asing bagi kita. Mulai anak belia hingga orang dewasa sudah sangat mafhum cara berinteraksi di dunia maya ini. Istilah media sosial mengacu pada sebuah media yang membuat para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dan memberi kontribusi secara interaktif dalam media tersebut (Karjaluoto, 2008). Terobosan medsos yang paling fenomenal adalah pada saat Mark Zuckerbergmenciptakan facebook, sekitar2004.

Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna meskipun bersifat anonim di ruang publik. Media sosial dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa kasus tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas.

Apa yang menjadi daya tarik utama sehingga orang beramai-ramai menggunakan medsos dan membagi karya mereka, di tempat “publik” itu?

Media massa konvensional seperti koran atau majalah tidak mempunyai “kesuksesan” sebesar ini. Daya tarik dari “tiga besar” media sosial adalah, selain pelayanan-pelayanan (aplikasi) dan blogging independen adalah bahwa rata-rata orang, dengan sedikit atau tidak ada keterampilan komputer mutakhir, bisa sukses baik menggunakan mereka, konten dapat dibuat dan diakses dengan sesedikit smartphone, dan dapat dengan mudah intertwinedLink ke video yang diposting di YouTube dapat menanamkan link di blog, Facebook, dan Twitter. Sebuah posting Twitter dapat muncul pada halaman Facebook. Dengan kata lain, sejumlah besar orang dapat dengan mudah dan murah dihubungi melalui berbagai layanan. Artinya, setiap “karya” orang yang hendak diposting di satu medsos dapat secara realtime terkoneksi dengan medsos lainnya.

Dewasa ini, suka atau tidak suka, media sosial telah membentuk cara baru masyarakat berkomunikasi. Dari sinilah kemudian muncul isitilah generasi milenial, untuk menyebut generasi yang paling terpapar budaya medsos.

Pembahasan mengenai generasi milenial di Indonesia kian hangat. Mekipun kisaran usia milenial sendiri masih menjadi perdebatan. Menurut Majalah Newsweek, milenial adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1977-1994. PEW Research Center menyatakan lahir di atas tahun 1980. Sementara itu, Majalah TIME menilai milenial lahir pada tahun 1980 – 2000. 

Meski kisaran soal usia masih menjadi perdebatan, tak bisa dipungkiri bahwa generasi milenial menjadi kelompok yang paling didekati saat ini. Dalam panggung politik Indonesia, kita bisa melihat banyak tokoh beramai-ramai mengklaim dirinya paling milenial. Mulai dari gaya berpakaian, gaya bicara, hingga gaya bermedsos pun disesuaikan dengan selera milenial.

Politik Media Sosial

Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial. Media sosial pulalah yang memicu tumbuh dan berkembangnya teknologi telepon pintar (smartphone), ini dipicu keinginan para penggunanya untuk berbagi (share) semua momen yang diabadikan dalam bentuk foto dan semacamnya.

Media Sosial juga mengurangi hambatan tradisional sosio-ekonomi untuk menjadi sosok yang terkenal. Barangkali disinilah letak nilai tambah utama dari medsos, di mana anda tidak harus “menjadi orang” untuk “menjadi seseorang” di media sosial. Ibu rumahtangga, politisi, wartawan, jurubicara pemerintah, ulama, birokrat, anak sekolah artis, dan aktivis melihat dan dengan sengaja memanfaatkan potensi media sosial. “Internet, Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook memiliki keleluasaan untuk dibentuk secara mandiri oleh kalangan kaum muda. Dari aspek jangkauan pesan yang tersampaikan pun, media sosial memperlancar apapun format hubungan yang dibangun, selain tentunya, bagaimana komunikasi diproduksi, direproduksi, dimediasi, dan diterima. Mereka juga diantar untuk memasuki dan terlibat dalam rezim baru citra visual di mana budaya layar menciptakan peristiwa spektakuler, seperti halnya ketika mereka merekam diri sendiri dan menyebarluaskannya (postings) ke Blackerry, Twitter dan facebook sekaligus, untik dibaca oleh ratusan, ribuan bahkan jutaan orang. 

Tapi, sadarkah kita, bahwa medsos sudah merubah cara kita memahami politik dan demokrasi yang tumbuh di negara kita. Bagi pengguna medsos, politik bukanlah lagi sesuatu yang sulit dijangkau dan dipahami, pun politik tidak lagi semata hanya menjadi sentrum diskursus di ranah akademik, diskusi-diskusi politik, atau obrolan kaum terdidik. Politik menjadi ringan, bahkan terkadang melalui sosmed dunia politik menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Menyeramkan? Sebab, dampak medsos yang begitu luas dan massif, tanpa bisa dibendung aksesebilitasnya, membuat isu politik, baik terkait tokoh atau lembaga, yang belum terkomfirmasi kebenarannya langsung menjadi viral, dikonsumsi oleh jutaan pengguna medsos, tanpa bisa disaring dan terklarifikasi dengan baik.  Pengaruh negatif seperti inilah yang dikhawatirkan merusak proses pendewasaan politik anak negeri.

Dalam arena politik Indonesia, pasca Soeharto memang telah membuka ruang di mana ekspresi politik rakyat dan wacana yang dibawakannya dapat mewarnai sebuah proses politik.  Kita telah menyaksikan sekali lagi bagaimana appeal media sosial dalam menggencarkan opini rakyat terhadap suatu proses politik atau kasus dengan muatan politik yang tinggi. Di Indonesia, sejak proses reformasi dimulai pada  tahun 1998, kalangan kelas menengah perkotaan adalah tulang punggung dari mobilisasi media sosial ini. Berbekal kedekatan personal di dunia nyata, mereka pun terbagi ke dalam cluster-cluster yang membentuk opini mengenai isu-isu kemanusiaan di dunia maya.  

Banyak contoh untuk menggambarkan, betapa medsos sudah menjadi semacam saluran syahwat politik rakyat yang mungkin saja selama ini dikebiri oleh kebijakan rezin orde baru. Contoh yang paling segar dalam ingatan kita adalah “pertarungan politik” masyarakat pada kontestasi pilpres 2014 yang dampaknya dapat dirasakan hingga menjelang pemilu 2019.

Pada pemilu 2014, misalnya, bukanlah barang aneh, jika kita setiap menit disuguhkan hujatan, cemooh, hasutan, fitnah, dan caci-maki dari masing-masing pendukung pasangan capres-cawapres kala itu. Ironisnya lagi, untuk memuaskan semua produksi kebencian yang diposting di medsos, masing-masing pendukung saling berlomba membuat meme atau gambar bertulisan yang memojokkan pihak lain.

Produksi Kebencian

Tren politik dewasa ini, yang lahir dan tumbuh di masyarakat paling tidak dapat kita saksikan dari perkembangan isu-isu yang muncul di medsos. Di satu sisi, ini adalah kabar gembira karena bisa diartikan semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, termasuk generasi milenial. Tapi tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Hasil-hasil survei dengan gamblang menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat melalui medsos ini harus menjadi perhatian bersama. Terutama pada saat isu yang diangkat, ditulis, gambar dan video yang dibagi, ketika mengandung unsur-unsur hate speech; penghasutan, provokasi, cemoohan, hoax, hujatan dan semua produksi kebencian yang tidak mendasar, haruslah disikapi dengan cerdas oleh para pengguna medsos.

Hate speech (ujaran kebencian) adalah semua bentuk ekspresi menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, agama, dan golongan atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, etnosentrisme, diskriminasi, dan permusuhan. Salah satu bentuknya disampaikan melalui tulisan dan gambar.

Masih ingat kasus Saracen, atau Muslim Cyber Army (MCA) yang dengan sengaja memproduksi kebencian dengan menciptakan hoax alias berita palsu melalui tulisan maupun gambar? Meskipun kelompok ini sudah diringkus polisi, akan tetapi style yang mereka ciptakan diduplikasi banyak pengguna medsos lainnya, dengan tujuan menciptakan kegaduhan, chaos politik, dan tentu saja untuk mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu.

Di Indonesia, penyebaran hate speech meningkat dan cenderung tidak dapat dikendalikan pada masa kampanye dan pemilu, termasuk menjelang pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pilpres. Ajang konstestasi politik seperti ini menjadi lahan subur produksi dan penyebaran ujaran kebencian melalui internet yang terhubung dengan portal berita dan juga medsos.

Medsos adalah citizen journalism (jurnalisme warga), berbeda jauh dengan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam dunia jurnalistik. Bagi media konvensional (cetak, radio dan tv), yang kredibel dan tepercaya mensyaratkan penulisan berita harus akurat, tidak bias, dan berimbang serta adil, termasuk tidak mengandung hate speech. Berbeda dengan tipikal media online, meskipun menganut prinsip yang serupa dengan media konvensional, pada titik tertentu, media online juga banyak mengabaikannya.

Judul-judul berita media online banyak yang bombastis, dan sebenarnya ini juga menjadi pemicu lahirnya ujaran kebencian di ruang virtual. Apalagi ada kebiasaan buruk netizen yang hanya membaca judul berita, tanpa membaca isinya dan langsung memberikan komentar yang kemudian berujung pada perdebatan panjang antar netizen lainnya.

Saya menemukan ada pola hate speech yang terbentuk dalam ruang komentar para netizen. Sesudah portal berita online menurunkan berita mengenai satu tokoh, maka para haters, atau kubu yang anti terhadap kandidat tersebut akan mulai berkomentar. Itu pun langsung ditanggapi dengan ujaran kebencian dari para pendukungnya. Perang komentar ujaran kebencian antara masing-masing pendukung tidak dapat dihindari dan dikendalikan.

Jalan Keluar

Tak ada yang salah dengan medsos, kitalah yang terkadang salah menggunakannya, bahkan kita kurang cerdas menempatkan medsos, hanya sebagai salah satu alternatif menuangkan ide dan gagasan kita. Prinsip dasar medsos yang anonim, tak berimbang, sangat subyektif, mestinya menyadarkan kita bahwa medsos ini harus digunakan dan dikelola dengan sangat hati-hati.

Menghapus ujaran kebencian di dunia maya sepertinya mustahil, tapi paling tidak dapat diminimalkan. Salah satunya, setiap portal berita tetap bekerja secara profesional dengan mengutamakan independensi media dan akurasi berita. Media massa online sebaiknya tidak menjadi pemicu awal dengan memberitakan informasi yang dapat menyulut berkembangnya ujaran-ujaran kebencian oleh pengguna internet. Serta mengaktifkan sistem moderasi ruang komentar.

Pendekatan literasi kepada pengguna internet juga harus terus digalakkan oleh semua pihak. Tidak saja mampu memanfaatkan media sosial secara positif, tapi juga mampu menahan diri dan berkomunikasi dengan positif.

Pemahaman kita terhadap peraturan yang menyangkut ujaran kebencian dan konsekuensi hukumnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Kepala Kepolisian Nasional, dan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ujaran kebencian juga perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Kampanye dan gerakan sosial untuk melawan merebaknya hate speech juga harus terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga peduli perdamaian. Mari cerdas ber-medsos (Wallahu A’lam).

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Wakapolda Kalsel Cek Persiapan Pengamanan Pilkada 2020 di Kotabaru

Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si. melanjutkan rangkaian K…