Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Hadiri Launching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Pemkab Tanbu

oleh -392 views

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Herawanto bersama dengan Sekda Tanbu Rooswandi Salem, dan disaksikan Ketua Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Kalsel Sujalma, Kepala Divisi Dana dan Treasury Bank Kalsel Fakhrudin, Kepala Cabang Bank Kalsel Tanbu M Hanafi, Kepala Fungsi Analisis Sistem Pembayaran Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Michael Tambayong, Asisten Analis Fungsi Analisis Sistem Pembayaran Aldila Wira Nugraga.

Meluncurkan penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway, yang akan diterapkan di Pemkab Tanbu dan Bank Kalsel Tanbu.

“Dengan adanya GPN, pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik akan dapat dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan),” ujarnya usai acara launching penandatanganan perjanjian kerjasama Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pertama di Kalsel dan elektronik smart di Aula Bersujud Batulicin Tanah Bumbu, Senin (16/7).

Herawanto menuturkan, aturan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta sesuai dengan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi. Ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi tiga hal.

Pertama, interkoneksi Switching, yaitu keterhubungan antara jaringan Switching yang satu dengan jaringan Switching yang lainnya.
Kedua, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran, yaitu keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lainnya. Serta, kondisi yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran pada infrastruktur selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Ketiga, interoperabilitas instrumen pembayaran, yaitu kondisi yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran pada infrastruktur selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

“Pemberlakuan aturan ini diharapkan dapat menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional, sehingga mendorong penggunaan transaksi nontunai oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Kepala BI Herawanto mengapreasiasi, juga langkah Pemkab Tanah Bumbu yang menerapkan sistem layanan online Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pertama di Kalsel.

Dimana sistem tersebut merupakan bagian dari elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan tekad pemerintah secara nasional. Yang merupakan salah satu misi Bank Indonesia menjadi lembaga yang mampu mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar dan mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien, dicanangkanlah suatu kegiatan elektronifikasi pembayaran berupa Gerakan Nasional Non Tunai/GNNT.

“Lewat sistem layanan online yang terintegrasi perbankan akan semakin meningkatkan keamanan transaksi keuangan yang aman, nyaman dan cepat ,” katanya

Kata Herawanto, sistem SP2D yang sudah dikembangkan diharapkan juga diterapkan di seluruh daerah di Kalsel. “Dukungan kita tersebut sebagai wujud penguatan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan di Kabupaten Tanah Bumbu,”

Menurut Herawanto, Bank Indonesia mendorong upaya Pemkab Tanbu melakukan elektronifikasi di berbagai sektor. BI tentu akan memperkuat elektronifikasi yang disinergikan dengan berbagai program pemerintah daerah dan mendukung upaya meningkatkan efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Kalsel Sujalma juga memberikan apresiasi, terhadap langkah Pemkab Tanbu dengan sistem layanan berbasis online. Bahkan Pemkab Tanbu masuk 10 besar nasional yang menerapkan E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanbu dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanbu.

“BPKP Kalsel tentu saja memberikan apresiasi yang sudah dilakukan Pemkab Tanbu, semoga bisa ditiru daerah lainnya di Kalsel,” katanya.

Kata Sujalma, Pemkab Tanbu dinilainya daerah paling inovatif di Kalsel yang sudah menerapkan sistem online seperti simda pemdapatan, dll. Seperti halnya, SP2D online merupakan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang mengintegrasikan Sistem pembuatan SP2D online dengan SIMDA keuangan yang dikembangkan oleh BPKP.

“Manfaat dari implementasi SP2D online ini antara lain Pemda dapat memantau kondisi keuangan Kas Daerah terkini secara real time melalui rekening koran dan monitoring terhadap Rekening Kas Umum Daerah di Bank yang dapat dilakukan secara online dari Kantor Kas Daerah dan sekaligus pula mendukung suksesnya penyelenggaraan transaksi non tunai,” paparnya.

Guna menunjang layanan ini Pemkab Tanbu digandeng Bank Kalsel untuk menerapkan layanan SP2D online. Hadir pada acara tersebut, Sekda Pemkab Tanbu Rooswandi Salem, Kepala Fungsi Analisis Sistem Pembayaran Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Michael Tambayong, Asisten Analis Fungsi Analisis Sistem Pembayaran Aldila Wira Nugraga, Kepala Divisi Dana dan Treasury Bank Kalsel Fakhrudin, Kepala Cabang Bank Kalsel Tanbu M Hanafi.

rel/.hms

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.