Home Berita Tunggak Iuran Rp2,8 Miliar, 726 Perusahaan di Kalsel Diberi Waktu Hingga Akhir Tahun

Tunggak Iuran Rp2,8 Miliar, 726 Perusahaan di Kalsel Diberi Waktu Hingga Akhir Tahun

4 min read
0
0
207

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menyerahkan 726 nama perusahaan yang mengemplang atau menunggak iuran kepesertaan dari para pegawainya di program jaminan sosial tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel. Dimana total tunggakan 726 perusahaan yang ada di Kalsel sudah mencapai Rp2,8 miliar.

Hal ini dikatakan Deputi Direksi Wilayah BPJS Kalimantan (Timur, Selatan, Tengah dan Utara) Benjamin Saut PS, usai acara Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kalsel, di Kota Banjarmasin, Senin (9/7).

“Penyerahan piutang akan dilakukan jika upaya BPJS Kesehatan yang sudah mengimbau dan mengedukasi ratusan perusahaan di Kalsel agar membayarkan iuran pegawainya tidak ditanggapi,” katanya.

Menurut Benjamin, pihaknya berharap akhir bulan Desember perusahaan segera melunasi tunggakannya. “Kami akan surati semua perusahaan, juga melakukan kunjungan agar mereka segera membayar, jika tidak digubris. Tentu akan kita limpahkan ke Disnaker, agar diproses lebih lanjut,” katanya didampingi Kepala BPJS Kota Banjarmasin M Fahkriza.

Selain Disnaker, sambung Benjamin, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se Kalsel. Upaya kerja sama ini dilakukan agar perusahaan patuh memenuhi hak-hak karyawannya. Apalagi, hal ini telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, penunggakan iuran kepesertaan Jamsos Tenaga Kerja akan merugikan para pekerja. Sebabnya, para pekerja menjadi tidak dapat mengklaim bila terjadi kecelakaan ataupun kematian akibat sikap perusahaan tersebut. “726 perusahaan itu potensinya setara dengan 13 ribu pegawai, jika dikali lima saja jumlahnya mencapai 65 ribu yang merupakan bagian dari masyarakat di Kalsel yang tak bisa menggunakan layanan kesehatan BPJS akibat perusahaan yang tak patuh,” katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Ade Eddy Adhyaksa menyambut baik kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kejaksaan sebagai lembaga hukum negara menyambut baik kerja sama ini karena merupakan bagian dari tugas sebagai pengacara negara yang setiap saat dibutuhkan semua pihak.

“Dengan kerja sama yang merupakan perpanjangan untuk untuk kesekian kalinya itu tetap dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan dengan saling menjaga kepercayaan yang sudah disepakati bersama,” katanya.

Ditempat yang sama, Kabid Pengawasan Disnaker Kalsel Puguh merasa kaget dengan besarnya jumlah tunggakan iuran perusahaan di Kalsel tersebut. Untuk itu, ia segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan hingga teguran kepada setiap perusahaan agar segera memenuhi kewajibannya.

“Tunggakan jumlahnya yang cukup banyak, saya minta dicek betul satu persatu perusahaan. Jangan-jangan malah ada yang sudah tutup, tapi tidak diketahui,” ujarnya.

Puguh menyatakan, jaminan sosial tenaga kerja adalah hak warga Indonesia, khususnya para pekerja. Dengan begitu, penunggakan iuran adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

Karenanya, Puguh berjanji akan menindak 726 perusahaan penunggak iuran tersebut. Sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tetap abai juga disiapkan mulai dari sanksi administratif hingga ancaman tidak mendapatkan pelayanan publik. “Kita akan tegur dan minta tanggapan, kemudian penindakan. Jika tidak, kita akan layangkan surat agar tidak mendapatkan pelayanan publik,” tegasnya.

 

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Check Also

Danrem 101/Antasari Berikan Briefing Latihan Pratugas Satgas BKO Apter Wilayah Papua

Banjarbaru –  Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, memberikan briefin…