Home Berita BPSK Kota Banjarmasin Mulai Gencar Sosialisasi dan Audiensi

BPSK Kota Banjarmasin Mulai Gencar Sosialisasi dan Audiensi

7 min read
0
0
19

Usai dilantik oleh Gubernur Kalsel bulan April 2018, BPSK Kota Banjarmasin mulai tancap gas melakukan sejumlah agenda diantaranya pembekalan kepada anggotanya, melakukan sosialisasi dan audiensi dengan instansi terkait agar keberadaanya makin dikenal.

“BPSK Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi ke semua instansi, lembaga, kampus, SMA, seluruh elemen masyarakat, untuk mengajak agar proaktif dan peduli. Jika menemukan kejanggalan yang dilakukan produsen, BPSK mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan kritis. Jika merasa dirugikan laporkan ke BPSK Kota Banjarmasin,” katanya Selasa (26/6).

Asisten I Pemerintahan Pemprov Kalsel ini juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap produk yang dibelinya. Dalam bulan Juni ini sudah ada konsumen yang merasa dirugikan melapor ke BPSK. Hal semacam menunjukkan konsumen yang cerdas karena merasa ada kejanggalan sebuah produk langsung merespon dengan melaporkan ke BPSK. “Saat ini ada sebuah produk kendaraan merek KTM yang dilaporkan tanggal 15 Juni, karena tak mencantumkan layanan purna jual pada produknya dan dibuku petunjuk ketika membeli. Saat ini masuk tahap registrasi. BPSK langsung merespon.,” ujarnya didampingi Wakil Ketua BPSK Fauzan Ramon.

Sementara Wakil Ketua Fauzan Ramon berharap keberadaan BPSK yang ada di Kota Banjarmansin dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, apapun produk yang dibeli jika merasa ada kejanggalan tak segan segan untuk melaporkan.  Pasalnya, keberadaan BPSK sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan anggota dan instansi terkait, pembenahan internal, sejumlah program kerja sudah disusun,” katanya.

Hal ini juga diamini, Syahrani salah satu anggota menilai, laporan konsumen pada tahun 2016 sudah mencapai ratusan dan sudah diselesaikan lewat proses mediasi. Untuk itu diharapkan konsumen juga aktif melaporkan ke BPSK jika menemukan hal yang kurang pas atas produk yang dibelinya.

“Sesuai kewenangannya BPSK akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak,” katanya.

Melihat kewenangannya, BPSK akan melakukan jemput bola terhadap laporan kasus yang diajukan. “Banyak hal bisa dilakukan BPSK, melakukan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK ini berprinsip mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan berlaku adil.

Tugas BPSK, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume.

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat

Untuk itu masyaralat bisa memanfaatkan BPSK yang berkantor di Kantor Disperindag Kalsel Jalan S Parman Kota Banjarmasin. BPSK juga menyiapkan website pengaduan yang bisa diakses lewat online.

Sembilan anggota BPSK Banjarmasin periode 2018 – 2023, Ketua H Siswansyah SH MH, Wakil Ketua Dr H Fauzan Ramon SH MH, Hj Mursidah SPd SH MPd, Anshari Yannoor SH, Nawang Wijayati SH, Syahrani SH dan M Syaukani ST MKom MCs, Mujiburrahman SH, Zakiyah SH MH.

ang

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Pelajar SMA di Banjarmasin Dilarang Ikut Demo UU Cipta Kerja, Jika Dilanggar Sanksinya Tidak Naik Kelas

Banjarmasin- Maraknya aksi demo menyampaikan aspirasi yang dilakukan sejumlah elemen mahas…