Home Ekonomi Tahun Politik, Pemerintah Impor Beras Ada Apa?

Tahun Politik, Pemerintah Impor Beras Ada Apa?

4 min read
0
0
38

Indonesia kembali mengimpor beras. Awal 2018, pemerintah membuka keran impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.

Langkah yang dinilai tidak populis lantaran terjadi di tahun politik ini diharapkan bisa menekan harga beras yang saat ini sedang melonjak tinggi. Menurut Kementerian Perdagangan, keputusan impor setelah melewati rangkaian operasi pasar hingga pembahasan dengan berbagai pihak.

Bicara impor beras, sebenarnya bukan barang baru, khususnya di era pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Menurut data Badan Pusat Statistik, sejak 2015 hingga 2017, keran impor salah satu bahan pokok masyarakat Indonesia ini tetap terbuka.

Pada 2015, pemerintah mengimpor 861.601 ton beras. Lalu, 2016 meningkat menjadi 1,28 juta ton, serta 2017, turun menjadi 256.559 ton.

Ironis, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah sesumbar kalau Indonesia tidak akan impor beras pada 2018, karena capaian produksi cukup menggembirakan. Hal ini diungkapkannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2017 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, awal Juni 2017.

Namun fakta berkata lain. Di mata Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa, kenaikan harga beras sebenarnya sudah terjadi sejak Mei 2017.

Meski pada Juli sempat turun, namun itu disebabkan ada kasus PT Indo Beras Unggul (IBU) akibat dugaan kecurangan dalam memproduksi beras.

“Gara-gara kasus inilah, Satgas Pangan mendatangi semua pedagang beras untuk mengecek apakah mereka menimbun atau tidak. Pedagang jadi ketakutan sehingga (harga) beras dilepas, sehingga harganya relatif turun,” ungkap Dwi kepada VIVA, Minggu, 14 Januari 2018.

Kemudian, harga beras pada Agustus kembali meningkat hingga melonjak pada akhir Desember 2017.

Ia melanjutkan, pada saat yang bersamaan, Dwi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), melakukan kajian dengan berkeliling dari Jawa Barat hingga Tabanan, Bali, untuk memantau situasi.

“Memang ada serangan hama wereng coklat ke 400 ribu hektare lahan sawah. Memang sangat besar. AB2TI berkesimpulan bahwa produksi padi tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016. Saya melihat keputusan (impor) murni karena masalah supply and demand,” ungkapnya.

Dwi menuturkan apabila pemerintah memutuskan saat ini mengimpor beras, maka paling cepat datang pada akhir Februari 2018. Ia menjelaskan tidak mungkin beras akan masuk dan beredar di pasar-pasar dua minggu setelah keran impor dibuka.

“Kita tidak hanya bicara beras masuk ke pelabuhan, tetapi sudah didistribusikan ke masyarakat. Barangnya masuk akhir bulan Februari. Ini mendekati panen raya,” papar dia.

Kendati impor lagi, Dwi mengingatkan kalau pemerintah harus menata kelola pangan lebih benar, bukan berdasarkan klaim.

Alasannya karena jika kebijakan hanya berdasarkan pada klaim, maka dipastikan bisa kacau. Dwi pun menyoroti kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim kalau Indonesia surplus 17,4 juta ton beras.

“Saya sudah mengamati lama. Sejak bulan Juli tahun lalu. Ada masalah produksi. Pemerintah terpesona dengan laporan Pak Amran. Kalau saja pemerintah mudeng seharusnya masuk semester kedua (Juli-Agustus) sudah ancang-ancang,” terangnya.

farizky/viva

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Bank Kalsel Syariah Gerakan Menabung Pelajar

Tabungan iB Pelajar Bank Kalsel Syariah didesain khusus untuk para pelajar baik SD, SLTP d…