Home Politik Pendaftaran di 13 Daerah Diperpanjang Karena Calon Tunggal

Pendaftaran di 13 Daerah Diperpanjang Karena Calon Tunggal

5 min read
0
0
23

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah di 13 kota/kabupaten.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan perpanjangan waktu pendaftaran dimulai pada Minggu (14/1/2018) hingga Selasa (16/1/2018) pukul 24.00 waktu setempat.

Arief menerangkan, perpanjangan masa pendaftaran ini sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Jika masa pendaftaran sudah ditutup tapi hanya mendapat calon tunggal, yang bisa dilakukan KPU adalah memperpanjang masa pendaftaran.

“Kami putuskan (diperpanjang) hingga tanggal 16 nanti,” ujar Arif kepada wartawan di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Sejumlah daerah yang hanya diikuti calon tunggal itu paling banyak ada di Provinsi Banten. Pilkada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya ada satu pasangan calon. Di Kabupaten Lebak, juga hanya satu pasangan yang maju.

Daerah lain adalah, pemilihan wali kota Prabumulih (Sumatra Selatan). Sisanya, pemilihan bupati Padang Lawas Utara (Sumatra Utara), Pasuruan (Jawa Timur), Karanganyar (Jawa Tengah), Enrekang (Sulawesi Selatan), Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Tapin (Kalimantan Selatan), Puncak (Papua), Jayawijaya (Papua), Mamasa (Sulawesi Barat).

Dengan perpanjangan pendaftaran ini, diharapkan ada pesaing yang maju untuk memberikan alternatif calon pemimpin daerah buat pemilih. Jika tak ada saingan, maka calon tunggal hanya akan melawan kotak kosong.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, dengan adanya calon tunggal, maka keberadaan pengawas di 13 daerah itu perlu diperkuat. Sebab, menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, hanya pengawas yang bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi saat terjadi kecurangan.

“Kami punya pengalaman pada 2017, di Pilkada Pati banyak masalah tetapi tidak dapat mengajukan ke MK karena tidak ada yang punya legal standing lapor ke MK,” kata dia, di Jakarta, Minggu (14/1/2017) seperti dinukil dari Kompas.com.

Menurut Abhan, tren calon tunggal makin banyak. Pada pilkada serentak 2015 dari 272 daerah yang menggelar pilkada, ada 3 daerah yang memiliki calon tunggal.

Pada Pilkada Serentak 2017 yang diikuti oleh 101 daerah, terdapat 9 daerah dengan calon tunggal. Tahun ini, dari 171 daerah ada 13 daerah yang mungkin hanya diikuti calon tunggal.

Iza Rumesten RS, dosen di Universitas Sriwijaya Palembang yang pernah meneliti tentang calon tunggal dalam Pilkada mengatakan, dominasi satu partai atau beberapa partai di daerah, terutama di daerah kecil, membuka terjadinya calon tunggal.

“Akibatnya partai-partai lain kesulitan mengajukan calon,” ujarnya seperti dikutip dari BBC Indonesia, Jumat (12/1/2018).

Faktor lain adalah mahalnya ‘uang mahar atau uang perahu’ yang ditetapkan partai untuk memberi dukungan.

Arief Budiman, mengatakan KPU membuka jalan bagi partai politik yang telah berkoalisi dalam Pilkada Serentak 2018 untuk berpisah. Agar parpol-parpol tersebut bisa mengusung pasangan calon baru di kontestasi Pilkada Serentak 2018 ini.

Cara itu dianjurkan agar mempermudah partai politik mencalonkan kadernya demi mencegah semakin banyak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah.

“Koalisi partai lain yang sudah terbentuk bisa dibongkar untuk mendukung pasangan lain,” kata Arief di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Iza Rumesten menilai, perlunya pendidikan politik buat pemilih. Selama ini, partai memberikan pendidikan politik hanya menjelang pilkada. “Kalau kita ingin memiliki warga yang melek politik, partai-partai harus memberikan pendidikan politik secara terus menerus,” kata Iza.

Iza juga mengemukakan tentang penyederhanaan jumlah partai yang ia sebut bisa mencegah munculnya calon tunggal.

farizky

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Tingkatkan Kinerja Personil, Wakapolda Kalsel Berikan Arahan Kepada Anggota Ditresnarkoba

Dalam hal penanganan perkara suatu tindak pidana, Polri dituntut untuk bekerja tuntas deng…