Home Berita Menegaskan Netralitas ASN di Pilkada

Menegaskan Netralitas ASN di Pilkada

4 min read
0
0
51

Oleh IMAM BUDILAKSONO *)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 akan terasa berbeda dengan pilkada tahap pertama dan kedua, karena diwarnai munculnya 13 calon tunggal yang mayoritas petahana dan banyak diikuti jenderal dari institusi Polri maupun TNI yang ikut serta dalam kontestasi tersebut.

 

Hal itu tentu saja menuntut adanya netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun aparat TNI dan Polri karena menjadi poin penting agar pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut tidak diciderai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat keterbukaan, kebebasan memilih, dan kedaulatan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa ada 13 daerah yang melaksanakan pilkada hanya diikuti calon tunggal, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Jayawijaya.

Sebagai perbandingan, di pilkada tahap kedua atau di 2017, ada sembilan daerah yang memiliki calon tunggal, yaitu Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Maluku Tengah; Kabupaten Jayapura; Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat).

Netralitas ASN Salah satu kesimpulan penting Rapat Gabungan Pimpinan DPR yang didampingi pimpinan fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Komisi III DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Kapolri, KPU, Bawaslu, KPK, dan Kejaksaan Agung pada Kamis (11/1) menyepakati bahwa ASN, TNI, dan Polri harus menjaga netralitas dalam pilkada.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada) Pasal 71 ayat (1) menegaskan ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa atau lurah tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada secara tegas menyebutkan kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada mengatur agar kepala daerah tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Aturan mengenai netralitas aparat ASN, TNI, dan Polri sudah disebutkan secara tegas dalam UU dengan ancaman hukuman apabila tetap melanggarnya, sehingga yang diperlukannya saat ini adalah implementasi dari masing-masing individu.

Pilkada serentak tahap pertama di 2015 dan pilkada serentak tahap kedua di 2017 sudah berlangsung dengan baik meskipun ada perbaikan dalam pelaksanaannya, sehingga di Pilkada tahap ketiga ini menjadi momentum membuktikan bahwa Indonesia berhasil menjalankan demokrasi “one man one vote” secara jujur dan tidak dinodai kecurangan.

*) pemerhati sosial

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Polsek Daha Selatan Sosialisasi Perbup HSS No.44 Tahun 2020 Cegah Penyebaran Covid-19

Polda Kalsel, Polres HSS – Anggota Polsek Daha Selatan melaksanakan patroli sembari member…